Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Ribuan buruh di Jateng siap menggelar aksi demo yang dijadwalkan akan berlangsung di kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang pada awal pekan depan (19/11).

Aksi demo itu, akan di ikuti oleh ribuan buruh di Jateng yang tergabung dalam wadah aliansi gerakan buruh berjuang Jawa Tengah yang akan mengusung isu ‘Cabut Dan Tolak PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Tetapkan Upah Layak UMK 2019 sebesar 25% Untuk Menyejahterakan Buruh Jawa Tengah’.

Dalam aksi tersebut kami menutut agar UMK tahun 2019 di Jawa Tengah dinaikan sebesar 25 persen karena Saat ini upah minimum Jawa tengah masih tergolong sangat rendah dan masih jauh dari kebutuhan hidup layak agar upah buruh jawa tengah bisa sejajar dengan kota kota di provinsi lainya di Indonesia.

Karmanto Koordinator Aksi Buruh Berjuang Jawa Tengah itu mengatakan dengan kondisi upah Jateng seperti saat ini, para buruh mengharapkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo masih mempunyai sikap dan keberanian dalam menetapkan UMK di 35 kabupaten/kota di wilayahnya sesuai survei kebutuhan hidup layak (KHL) sesuai dengan Undang Undang 13 tahun 2003 untuk kesejahteraan rakyat.

“Mengapa buruh Jateng menolak PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, alasan yang paling mendasar adalah selain PP 78 melanggar konstitusi base on upah Jawa Tengah sangat rendah inilah yang kita persoalkan,” ujarnya dalam kererangan resmi, Selasa (3/11).

Selain itu, lanjutnya,  dengan kenaikan upah sebatas inflansi dan pertumbuhan ekonomi sehingga PP 78 tidak relevan bila penetapan upah di Jateng didasarkan PP 78 yang tahun ini ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 8,03%.

“Kondisi itu, sangat memberatkan kehidupan buruh Jateng ke depan dalam memenuhi kebutuhannya. PP 78 adalah penyebab turunnya daya beli masyarakat buruh di Indonesia khususnya di Jateng,” tuturnya.

Menurutnya, PP 78 menghilangkan peran Dewan Pengupahan dalam penentuan UMK dan kenaikkan UMK di top down dari Pemerintah Pusat, terjadi intervensi Pemerintah Pusat terhadap Kepala Daerah, sehingga tidak berani mengusulkan/menetapkan UMK yang mengarah pada penyetaraan dengan daerah lain.

Dengan demikian, dia menambahkan para buruh di Jateng meminta kepada Gubernur Jateng agar mempuyai sikap dan keberanian untuk menetapkan UMK 2019 di wilayahnya berdasarkan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) demi masyarakat buruh lebih sejahtera. (RS)

 

30
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>