Sebarkan berita ini:

4-Penunggak pajakSEMARANG[SemarangPedia] – Penunggak pajak yang disandera petugas Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah (DJP I)  Jateng)  dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus akhirnya dibebaskan, setelah yang bersangkutan melunasi tunggakan pajak penghasilan sebesar Rp300 juta .

Setelah sebelumnya disandera dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kudus, seorang pengusaha hotel SPG yang disandera akhir memenuhi kewajibannya dengan melunasi tunggakan pajak penghasilan sebesar Rp300 juta.

Kepala KPP Pratama Kudus, Bernadette Ning Dijah Prananingrum mengatakan yang bersangkutan akhirnya bersedia membayar tunai, setelah dilakukan upaya gijzelingatau penyanderan.

“Sesuai ketentuan, SPG segera dilepaskan begitu kewajibannya terbayarkan,” ujarnya,  Rabu. (4/5).

Beberapa saat usai disandera, lanjutnya, seseorang berinisial TS, yang merupakan bos dari SPG datang ke Rutan Kudus. TS merupakan pemilik hotel tempat SPG menjadi operatornya. TS adalah pemilik, tapi tidak mengelola dan mengoperasikan hotelnya.

Setelah membayar tunggakan pajak penghasilan Spg, Ts diketahui masih mempunyai tanggungan pajak sebesar Rp 2 miliar yang merupakan tunggakan pajak dari perusahaan lain, yang masih dalam jejaring hotel yang dioperatori Spg.

Seperti diketahui, sebelumnya, Petugas KPP Pratama Mulia dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I menyandera seorang penunggak pajak penghasilan (PPh) berinisial Spg  Pengusaha salah satu hotel berbintang tersebut diketahui menunggak pajak sebesar Rp300 juta.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus melakukan tindakan tegas dengan menyandera atau gijzeling Penunggak Pajak berinisial SPG yang dititipkan di Rumah Tahanan Kelas II-B Kudus.

Tindakan tegas itu, dilakukan sebagai komitmen DJP mencanangkan tahun ini sebagai Tahun Penegakan Hukum.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Dasto Ledyanto mengatakan langkah gijzeling sebagai perwujudan kegiatan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak atau belum memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam penyanderaan terhadap penunggak pajak itu, DJP setempat bekerja sama dengan Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia.

Proses penagihan, lanjutnya,  aktif terhadap Penunggak Pajak SP telah dilakukan sebelumnya dengan mengirimkan surat teguran, surat paksa dan surat perintah penyitaan, hingga pencegahan terhadap penunggak pajak SP.

“Penunggak Pajak SP tidak bersikap kooperatif untuk melunasi hutang pajaknya sehingga kami lakukan gijzeling pada Senin (2/5),” ujarnya.

Dia mengatakan penyanderaan dilakukan berdasarkan Surat Izin Penyanderaan dari Menteri Keuangan No:SR-329/MK.03/2016. Penyanderaan (gijzeling) merupakan pengekangan sementara waktu Penunggak Pajak di tempat tertentu.

Dengan upaya penyanderaan WP, dia menambahkan dapat segera melunasi hutang pajak dan dapat memberikan efek jera kepada para penunggak pajak lain.

233
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>