Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Setelah geger munculnya Keraton Agung Sejagat di Purworejo, kini kabar berdirinya keraton baru kembali heboh di Jateng dengan hadirnya Keraton Baru di Kabupaten Blora.

Keraton itu bernama Keraton Djipang, yang terletak di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Informasi yang dihimpun, Keraton Djipang dipimpin oleh seorang Raja bernama PRA Barik Barliyan Surowiyoto dan sudah berdiri dia-diam sejak 2014 lalu.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kabar keberadaan Keraton Djipang sudah didengarnya. Dari hasil penyelidikan, keraton itu orientasinya untuk pariwisata.

“Itu beda dengan Keraton Agung Sejagat yang di Purworejo. Kalau di Purworejo itu kan ngeri, kalau ndak dukung disumpahin tidak selamat, dikutuk dan sebagainya. Kalau yang di Blora ini tidak ada ancaman seperti itu,” ujar Ganjar, Kamis (16/1).

Selain itu, lanjutnya, keberadaan Keraton Djipang yang sudah berdiri sejak 2014 juga tidak meresahkan masyarakat. Selama ini tidak ada keributan yang terjadi di wiayah itu.

“Selama ini relatif tidak ada geger genjik (keributan) di daerah itu. Maka nanti biar dicek oleh Kesbangpolinmas kami,” tuturnya.

Untuk itu, dia menambahkan penanganan kerajaan di Blora akan berbeda dengan yang ada di Purworejo. Sebab di Purworejo, banyak sekali kejanggalan yang muncul dan diduga melakukan aksi penipuan dan merugikan ekonomi masyarakat.

“Beda penanganannya, biar nanti didalami Kesbang,” ujar Ganjar.

Dia meminta masyarakat untuk tidak sembarangan mendirikan kerajaan atau keraton. Bahkan jika seluruh masyarakat yang ingin mendirikan kerajaan diwajibkan untuk melapor.

“Barang siapa mau mendirikan kerajaan atau ada kerajaan masa lalu, lapor ke kami. Tolong kami diajak bicara agar kami mengerti dan tidak menimbulkan kegaduhan,” tuturnya.

Disinggung terkait kejadian keraton di Purworejo, Ganjar awalnya menduga itu adalah penemuan situs. Namun ternyata, ada orang yang mendeklarasikan diri sebagai raja dan ratu.

“Akhirnya kita turunkan tim dari Kesbangpol, dari Pemkab Purworejo juga turun, Dandim, Kapolres semuanya turun tangan. Karena meresahkan, akhirnya praktik itu dihentikan. Kami tidak ingin hal itu terjadi lagi, maka tolong kalau mau mendirikan keraton, lapor ke kami,” ujarnya. (RS)

17
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>