Sebarkan berita ini:

13-pabrik-semen-rembangSEMARANG[SemarangPedia] – Serikat Karyawan Semen Indonesia (SKSI) dan Serikat Karyawan Semen Gresik (SKSG) menyesalkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang dikeluarkan pada 5 Oktober lalu dengan memenangkan upaya peninjauan kembali (PK) gugatan warga Rembang terhadap PT Semen Indonesia.

SKSI dan SKSG menyatakan kelanjutan pendirian pabrik semen di Rembang sangat vital ditengah gencarnya serbuan investor asing. Apabila terjadi pembatalan Pabrik Rembang itu, sudah dapat dipastikan bakal merugikan negara sangat besar, mengingat nilai investasi yang telah dikeluarkan PT SMI mencapai sekitar Rp5 trilyun.

“Dari sisi iklim investasi nasional, apabila terjadi pembatalan pendirian pabrik di Rembang akan menimbulkan stigma negatif bagi iklim investasi, sehingga efek kerugian berkesinambungan sangat besar bagi pemerintah RI,” ujar SKSI dan SKSG dalam siaran persnya yang diterima semarangpedia.com,  Kamis.  (13/10)

Apabila terjadi pembatalan Pabrik Rembang berpotensi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada ribuan tenaga kerja Semen Indonesia Group, seluruh afiliasi usahanya dan perusahaan terkait. Potensi penyerapan tenaga kerja yang hilang sekitar 3.037 orang atau sekitar 75% dari potensi penyerapan SDM warga sekitar perusahaan.

PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia. Dimana, PT SMI mendukung program pemerintah dalam hal pembangunan perekonomian bangsa dan negara. Bahkan pendirian pabrik semen di Rembang bertujuan untuk memenuhi program nawacita pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan semen nasional, menjaga kestabilan harga semen, serta meningkatkan perekonomian, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Rembang dan pada umumnya rakyat Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka SKSI & SKSG selaku mitra strategis perusahaan PT SMI dan PT SG mengeluarkan enam butir pernyataan sikap. Pertama, SKSI dan SKSG  mendukung seluruh langkah-langkah strategis manajemen PT SMI dan PT SG untuk tetap melanjutkan pendirian dan pengoperasian pabrik semen di Rembang.

Kedua, SKSI dan SKSG mendesak pemerintah untuk berperan aktif serta mengambil langkah-langkah strategis dan konkret untuk menjaga keberlangsungan hidup BUMN, Ketiga, SKSI dan SKSG  mendukung Gubernur Jawa Tengah agar mencarikan jalan keluar dan solusi terbaik bagi PT SMI dan masyarakat Rembang agar tetap bisa menjalankan usahanya di Rembang.

Keempat, SKSI dan SKSG akan menggalang kekuatan yang lebih besar dari masyarakat Rembang dan masyarakat Indonesia yang mendukung terhadap pendirian pabrik semen di Rembang.

Kelima,  SKSI dan SKSG sebagai mitra strategis perusahaan menghormati proses hukum, sehingga akan mengunakan upaya-upaya hukum pula untuk menjaga kelanjutan penyelesaian pabrik semen di Rembang hingga pabrik beroperasi.

Keenam, SKSI dan SKSG menunjuk Tim Advokasi Penyelamatan Investasi Negara sebagai perwakilan kuasa hukum untuk melaksanakan upaya-upaya hukum tersebut.

Sementara itu, putusan MA mengabulkan PK yang diajukan Joko Prianto dkk warga Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) tentang izin lingkungan pabrik semen di Rembang, tidak serta merta menghentikan pembangunan pabrik.

”Kan (putusan) itu di kabulkan oleh MA. Itu kan masalah pengadilan TUN. Jadi bagaimana sebetulnya detail putusan itu harus dilihat dulu. Objek TUN (menggugat) penetapan yang dikeluarkan pejabat TUN, ujar juru bicara MA Suhadi.

Menurutnya, surat penetapan pejabat TUN itu yang digugat. Bisa jadi hanya diperbaiki atau mengeluarkan penetapan baru, sehingga tidak harus menyetop aktivitas pembangunan pabrik semen.

Perlu dilihat detail dari objek sengketa, lanjutnya, salah satu aspek yang harus diperhatikan detail pertimbangan hukum, sehingga menghasilkan putusan. Bisa dikabulkan tapi ada perintah membuat yang baru atau memperbaiki yang ada atau adili kembali.

”Bisa membatalkan putusan yang lama, memerintahkan menerbitkan putusan yang baru atau menghapus sama sekali, bahkanj eksekusi biasanya tergantung pejabat TUN yang menjalankan keputusan,” tuturnya.

Dia menuturkan objek sengketa adalah SK Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan di Kabupaten Rembang. Izin dikeluarkan Gubernur Jateng pada 7 Juni 2012. Dalam amar putusan MA seperti dikutip dari laman resmi MA yaitu: Kabul PK. Batal putusan judex facti (putusan PTUN), adili kembali, kabul gugatan, batal objek sengketa. (RS)

197
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>