Sebarkan berita ini:

IMG_8361SEMARAnG [SemarangPedia] – Warga Kebonharjo Semarang yang terkena proyek terminal peti kemas menunjukkan bukti kepemilikan Sertifikat Ham Milik (SHM), sekaligus melakukan sosialisasi kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI), menyusul tuduhan  Perum itu atas SHM warga illegal.

Penunjukan bukti SHM dan sosialisasi ini sebagai upaya  mempertemukan warga dengan pihak terkait, di antaranya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Kepala BPN Kota Semarang, dan Kepala PT KAI Daop IV Andika Tri Putranto.

Ketua Forum RW Kelurahan Tanjung Mas Semarang, Suparjo mengatakan sosialisasi juga merupakan jawaban atas tudingan PT KAI yang menyebutkan SHM warga Kebonharjo dianggap ilegal.

“SHM yang dimiliki warga adalah SAH, semua bisa dibuktikan secara hukum, dan tidak boleh ada pernyataan yang menyatakan SHM ilegal, kecuali putusan pengadilan atau pertimbangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)”, ujarnya di sela sosialisasi itu Rabu. (4/5).

Dia menuturkan pada kegiatan ini pejabat terkait yang diundang semuanya diwakilkan. Wali Kota Semarang diwakili Sekda Kota Semarang Adi Trihananto. Sementara Pemprov Jateng diwakili Kabid Perkeretaapian Dishubkominfo Jateng Henggar Budi Anggoro. Pihak PT KAI DAOP IV Semarang juga tidak hadir. Sangat disayangkan mereka tidak hadir,” tuturnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Warga Kebonharjo Budi Sekoriyanto mengatakan sosialisasi ini bukan bermaksud menandingi PT KAI yang juga tengah gencar mengadakan sosialisasi. Namun kegiatan ini,  merupakan permintaan warga Kebonharjo yang ingin mengukuhkan keabsahan SHM mereka dengan disaksikan dengan pejabat yang terkait.

Dengan kepemilikan sertifikat secara SAH tersebut, warga Kebonharjo tetap akan mempertahankan tanah yang mereka miliki. Suparjo berharap, dengan sosialisasi ini, PT KAI bisa mendengarkan sehingga menghormati hak-hak yang dimiliki warga Kebonharjo,

Dalam kesempatan itu, warga juga memberikan tanda tangan dukungan penolakan pembangunan proyek terminal peti kemas yang akan direalisasikan PT KAI dan mempertahankan SHM warga di kain putih.

Walikota Semarang, Hendrar Prihadi yang diwakili Sekda Kota Semarang, Adi Tri Hananto menyampaikan, sesuai apa yang dikatakan Walikota dan Gubernur dalam rapat koordinasi, agar PT KAI menghormati hak warga dan menjalankan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku.

“Artinya kalau itu ada SHM yang bisa menggugurkan tentunya pengadilan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya. (rs)

111
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>