Sebarkan berita ini:
Komisioner Informasi Publik Jawa Tengah Slamet Haryanto

SEMARANG[SemarangPedia] – Tiga KPU penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di Jateng dinilai masih tidak memperhatikan hak publik, untuk dapat mengetahui progam kerjanya, baik anggaran dan tahapan Pilkada.

Ketiga KUP itu, terdiri KPU Kota Surakarta, KPU Kabupaten Blora dan KPU Kota Pekalongan sebagai penyelenggara Pilkada 2020 yang akan digelar Desember mendatang.

Penilaian tersebut dihasilkan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah yang melakukan monev terhadap badan-badan penyelenggara Pilkada 2020.

Komisioner Informasi Publik Jawa Tengah Slamet Haryanto mengatakan setidaknya ada dua regulasi yang tidak dipatuhi oleh ketiga lembaga tersebut.

“Yaitu PKPU 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, melanggar pula Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Pemilu,” ujarnya.

Dua regulasi tersebut, lanjutnya, mewajibkan KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan kepada publik melalui laman websitenya informasi-informasi berkaitan dengan tahapan, program dan anggaran Pilkada.

Jenis-jenis informasi tersebut, menurutnya, dikategorikan sebagai informasi wajib dan serta merta yang harus disampaikan kepada publik melalui media informasi, termasuk melalui laman website KPU Kabupaten/Kota.

“Dalam pengamatan kami, di website ketiga KPU tersebut tidak ditemukan informasi tentang tahapan Pilkada, program-program yang akan dan sedang dilaksanakan, termasuk besaran anggaran NPHD,” tutur Slamet Haryanto yang mengampu penyelesaian sengketa informasi.

Padahal, dia menambahkan, hampir seluruh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah penyelenggara Pilkada 2020 telah secara baik menyampaikan informasi tahapan, program dan keuangan Pilkada 2020.

“Apresiasi kepada 11 KPU Kabupaten yang dikategorikan sangkat baik, dan 7 KPU Kabupaten kategori baik dan selebihnya masuk kategori cukup,” ujarnya.

Dengan demikian, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan menyurati ketiga KPU Kabupaten tersebut melalui KPU Provinsi Jawa Tengah, agar melakukan langkah-langkah perbaikan guna menjamin hak publik atas informasi.

Masyarakat pun dapat mengajukan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi bila keberatannya tidak ditanggapi oleh ketiga lembaga. (RS)

 

 

149
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>