Sebarkan berita ini:

24-Sidang Pelindo1SEMARANG[SemarangPedia] – Dugaan praktik illegal bongkar muat barang yang dilakukan PT Pelindo III Cabang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang mulai menemui titik terang, saat dihadirkan tiga saksi dalam gugatan sidang pra peradilan di Pengadilan Semarang, Jum’at (24/6).

Dalam kesaksiannya, ketiga saksi fakta mengemukakan kesamaan jawaban yang sama, terkait kewenangan PT Pelindo diwajibkan membentuk badan usaha perusahaan (BUP), sebagaimana intruksi Kementerian Perhubungan.

Saksi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Sumadi menilai pendiriaan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT Pelindo Cabang Semarang diatur sesuai amanat Permen Perhubungan No.60/2014 tentang Perhubungan. Bahkan, sebelum diundangkan, PT Pelindo memili kewenangan jasa dan pelayanan perkapalan dan bongkar muat selama memiliki mengurus izin SIUP PBM.

“Ada intruksi dari Dirjen Perhubungan untuk semua Pelindo, baik Pelindo 1-4 membuat SIUP Perusahaan Bongkar Muat (PBM). Walaupun sudah punya izin KP88 (izin bongkar muat sebelumnya),” ujarnya.

Menurutnya, BUP tidak hanya dimiliki PT Pelindo sebagai BUMN, tetapi perusahaan lain swasta diperbolehkan dengan catatan harus memiliki izin secara khusus dari pihak terkait. Misalnya, BUP memiliki izin penyedia air bersih dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) maupun terkait dengan perkapalan.

SIUP PBM PT Pelindo, lanjutnya, sudah sesuai intruksi Dirjen Perhubungan yang diatur dalam sesuai PP 61/2001, sebagaimana turunan daru undang-undang No.17/2005 tentang pelayaran. Dari Dirjen menurunkan surat perusahaan bongkar muat (PBM) barang.

“Bahkan PM 15/2015 menyebutkan Badan Usaha Perusahaan (BUP) pasal 2 adalah badan penyedian jasa dan pelayanan penumpang dan barang. Bisa penyedia jasa air bersih dan jasa pengangkut bbm harus melalui izin BP Migas,” tuturnya.

Sementara, kuasa hukum pemohon, Yosep Theorous menanyakan sejumlah klausul pasal Permen Perhubungan terhadap regulasi pendirian BUP (huruf G KP88) yang diterbitkaantahun 2011. “Apakah dalam klasul Permenitu menyebutkan PT Pelindo memperbolehkana ada izin bongkar muat,” ujarnya menanyakan kepada saksi ahli itu.

Saksi Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Bima Manurung menuturkan Menhub memerintahkan kepada Gubernur Jateng untuk mengeluarkan SIUP PBM kepada perusahaan bongkar muat swasta maupun Pelindo.

Sesuai PP 20/2010, dan PM 60/2014, di Jateng terdapat 26 perusahaan bongkar muat yang sebagian tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia(ABMI).

“Ada salah satu perusahaan bongkar muat milik BUMN di Pelindo Cilacap, namun kami tolak, karena persyaratan izinnya kurang lengkap. Sedangkan perusahaan¬† di Semarang juga pernah ada, peruashaan mikil Pelindo III Cabang Tanjungmas Semarang tapi suratnya tidak lengkap,” tuturnya.

Sidang dengan agenda kesimpulan selanjutnya ditunda dan dijadwalkan digelar, Senin. (27/6) (RS)

72
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>