Sebarkan berita ini:

DEMAK[SemarangPedia] –Seorang warga Purwonegaran, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan  Kota Surakarta Tuti Nur Asih mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Demak, karena merasa tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah dalam proses pembesan lahan untuk pembangunan fly over di Kembangarum Mranggen Demak.

Tanah milik Tuti seluas 15 meter persegi dari tanah yang luasnya 116 meter persegi di Kembangarum Mranggen terkena rencana pembangunan proyek fly over Jalan Raya Semarang-Grobogan, di lokasi perlintasan rel kereta api Ganefo Mranggen Demak.

Tuti telah mengajukan permohonan keberatan atas bentuk dan atau ganti rugi ke Pengadilan Negeri Demak tertanggal 21 Januari 2020 lalu, dengan didampingi penasehat hukumnya dari Kantor Hukum Gijanto SH MH & Partner yakni Advokat Dewang Purnama SH MH.

Advokat Dewang Purnama SH MH mengatakan kliennya Tuti Nur Asih menuntut agar tanah yang dibebaskan tidak hanya 15 meter persegi saja, namun semua tanah miliknya seluyas 116 meter persegi. Jika tidak dibebaskan, tanah yang tersisa 101 meter persegi menjadi tanah yang tidak produktif. Apa yang dilakukan Tuti mengacu pasal 35 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan umum.

“Permohonanya adalah tanah Ibu Tuti dibebaskan semua. Sisa 101 meter persegi juga sekalian dibebaskan. Soal besaran harga yang diputuskan pemerintah Rp7.782.000 per meter persegi) bisa menerima,”  ujar Dewang Purnama, Selasa (11/2).

Menurutnya, saat ini tanah dan bangunannya sedang dikontrak seseorang selama 10 tahun dengan harga Rp7,5 juta per tahun denhan total sebesar Rp 75 juta untuk usaha service AC dan baru berjalan lima tahun.

Mentehaui lahan itu akan dibebaskan untuk pembangunan flay over, maka pengontrak langsung menyatakan tidak mau melanjutkan usahanya dan meminta kembalian dana kontrak selama 5 tahun. Tanah seluas 15 meter yang akan dibebaskan itu selama menjadi lahan parkir pelanggan service AC.

“Pengontrak tidak mau melanjutkan karena tidak ada tempat parkir. Bahkan memperkirakan setelah ada fly over usahanya akan sepi, sehingga memilih pindah dan meminta pengembalian uang kontrak. Bu Tuti sangat dirugikan,” tutur Dewang.

Dewang menambahkan jika flay over sudah jadi, maka letak tanah tersebut berada di bawah jembatan layang, hingga akan membuat tanah dan bangunan itu menjadi ‘mati’ atau tidak produktif lagi. Tidak akan ada yang mau menyewa lagi karena tidak bagus untuk usaha.

“Ke depan tanah itu tidak ada yang mau ngontrak, karena posisinya sudah tidak menguntungkan. Demi keadilan dan rasa kemanusiaan, Bu Tuti pengajukan permohonan agar tanah seluas 101 meter persegi ikut dibebaskan,” ujaranya.

Sedangkan permohonan keberatan ditujukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI C.q kantor wilayah BPN Jateng, C.q kantor BPN Demak (termohon I). Kemudian  Kementerian PUPR C.q Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Demak (Termohon II).

“Harapan kami majelis hakim dapat memberikan keadilan dalam memutus perkara gugatan keberatan ini,” tutur Dewang. (RS)

286
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>