Sebarkan berita ini:

19-RPJMD1SEMARANG[SemarangPedia] – Upaya Pemprov Jateng merivisi perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) 2013-2018 bakal terkendala kebijakan Permendagri No 54/2010 pasal 284.

Ida Nor Saadah Wakil Ketua Pansus RJPMD mengatakan Perubahan target PAD yang akan diupayakan melalui revisi RJPMD 2013-2018 dipastikan sulit dilakukan, mengingat Permendagri No 54/2010 pasal 284 menyebutkan pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, tanpa harus mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah.

“Penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah,” ujarnya, Selasa. (19/7).

Upaya itu, lanjutnya, bertentangan dengan peraturan tersebut, karena di dalamnya disebutkan jika perubahan target akhir RPJMD tidak diperbolehkan, sehingga aturan itu tidak melarang adanya revisi RPJMD, Bahkan jika ada penuruan target yang cukup besar.

Rencana itu, diam menambahkan juga sudah dikonsultasikan pansus ke Ditjen Bangda Kemendagri dan dilakukan studi banding ke DKI Jakarta.

Dari uraian Kemendagri, untuk penurunan target jangka panjang dalam RPJM tidak bisa dilakukan, meski apapun alasan yang digunakan,  karena target yang dipatok Pemprov terancam gagal tercapai.

“Sementara ini pembahasan revisi RPJMD diskor, karena kami masih menunggu perda perampingan satuan organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan Pemprov Jateng. Perda SOTK akan digunakan untuk acuan pansus RPJMD dalam membahas perda perubahan RPJMD,” tuturnya.

Menurutnya, revisi RPJMD ini baru akan terjadi di Jawa Tengah. Provinsi lain belum pernah ada yang mengajukan, meski revisi RPJMD akan dijadikan acuan bag kepala daerah di Jateng.

Sebelumnya, Sekda Jateng Sri Puryono menyampaikan RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Tengah perlu direvisi untuk disesuaikan dengan UU No 23/2014 tentang pemerintahan daerah.

“Revisi RPJMD untuk penyesuaian, sinkronisasi dan sinergitas, karena dengan adanya UU Pemda ada beberapa urusan atau kewenangan yang mestinya urusan kabupaten/kota ditarik menjadi urusan provinsi, atau urusan kabupaten/kota dan pusat menjadi urusan provinsi,” tuturnya.

Dalam draf RPJMD Perubahan Jateng, pemprov menargetkan total pendapatan sebesar Rp 24,91 triliun pada 2017 dan senilai Rp26,46 triliun pada 2018. Target ini lebih tinggi dari RPJMD sebelum perubahan hanya Rp 18,66 triliun pada 2017 dan Rp21,43 triliun pada 2018.

Sedangkan pendapatan dari pajak daerah dua tahun mendatang diproyeksikan lebih rendah dari RPJMD sebelum perubahan, hingga 2017 sebesar Rp12,71 triliun, lebih rendah dari target semula sebesar Rp13,37 triliun. Bahkan untuk 2018 ditarget sebesar Rp14,25 triliun,jauh lebih kecil dari target semula Rp15,55 triliun.

Kepala Biro Humas Pemprov Jateng, Sinoeng N Rahmadi mengatakan, Pemprov tetap merubah target pendapatan anggaran karena merupakan bagian dari penyesuaian RPJMN dan penyesuaian urusan berdasarkan UU No 23/2014.

Selain itu, dia menambahkan kondisi ekonomi nasional dan global juga mempengaruhi. Terdapat alasan kuat itu untuk memnungkian target RPJMD dapat dirivisi.

 

110
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>