Sebarkan berita ini:

Penjaminan 1SEMARANG[SemarangPedia] – Badan Legislasi (Baleg) DPR- RI bersama Asosiasi Perusahaan Penjamin Indonesia dan pemangku kepentingan atau stakeholder mulai gencar menggelar kegiatan sosialisasi UU No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan Kredit UMKM sebagai payung hukum pemberian kredit penjaminan.

Sosilisasi UU penjaminan kredit itu, dilakukan di berbagai kota, setelah sebelumnya RUU Penjaminan disahkan menjadi UU pada rapat paripurna DPR 17 Desember 2015, hingga dilanjutkan Presiden mengesahkan pada 15 Januari 2016.

Kegiatan itu, juga untuk lebih memberikan peran lembaga penjamin bisa maksimal dalam memberikan kontribusi positif, dengan fokus mendorong perekonomian melalui UMKM yang perlu penjaminan.

UU Penjaminan memberikan jaminan kepastian kepada lembaga pembiayaan, apabila terjadi risiko. UU ini mengatur perizinan lembaga penjaminan, mekanisme penjaminan, hingga penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif.

DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan membuat regulasi turunan dari Undang-Undang Penjaminan berupa Peraturan OJK (POJK) untuk memperkuat dasar hukum pelaksanaan penjaminan, serta menyeimbangkan industrinya dengan bidang lain.

Di Kota Semarang sosialisasi UU itu digelar di Hotel Patrajasa, Rabu, (27/4).Kegiatan yang dihadiri oleh Bank lndonesia, OJK, pejabat pemerintah daerah, Disperindagkop Jateng, Asosiasi Pengusaha Indonesia, pelaku Perbankan (BPD dan BRI), Kadin daerah, Perusahaan Penjaminan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan Jamkrida, Asosiasi/pelaku UMKM koperasi juga Asosiasi Jasa Konstruksi mendapat sambutan positif.

Wakil Ketua Baleg DPR- RIFirman Soebagyo mengatakan bisnis penjaminan yang sudah berlangsung sekian lama belum mendapatkan payung hukum pada level undang-undang sebagaimana perbankan dan perasuransian yang sudah diatur dalam undang-undang.

“DPR melalui hak inisiatifnya mengajukan RUU tentang Penjaminan, dan selanjutnya RUU tersebut berhasil disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan,”ujarnya.

Menurutnya, UU Penjaminan memberikan jaminan kepastian kepada lembaga pembiayaan, apabila terjadi risiko. UU yang terdiri dari 16 Bab dan 65 pasal ini mengatur perizinan lembaga penjaminan, mekanisme penjaminan, hingga penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif.

Sementara itu, Dirut Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) Diding S Anwar mengatakan bagi Perum Jamkrindo, lahirnya UU Penjaminan tentunya hal yang perlu disyukuri, karena sudah puluhan tahun perseroan beroperasi sebagai perusahaan penjaminan, belum terdapat aturan hukum yang selevel dengan aturan yag digunakan oleh lembaga keuangan yang lain.

Apabila kondisi ini, lanjutnya,  terus dibiarkan dikhawatirkan akan menempatkan Jamkrindo dan industri penjaminan pada posisi yang lemah. UU Penjaminan menjadi payung hukum UMKM yang selama ini kesulitan mendapat akses kredit baik yang bersumber dari Perbankan maupun Non Perbankan.

“UU Penjaminan tentu juga semakin mendorong bisnis penjaminan Perum Jamkrindo,” tuturnya.

Diding yang juga sebagai Ketua Asippindo menuturkan kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan agar implementasi UU tersebut optimal sehingga peran lembaga penjamin bisa lebih optimal dan dapat memberikan kontribusi positif.

124
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>