Sebarkan berita ini:
Oleh: Drs Pudjo Rahayu Risan MSi, lulusan Magister Administrasi Publik Undip, pengajar tidak tetap STIE Semarang dan STIE BPD Jateng

Menarik pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kompetitor untuk menggaet investasi bukan Jawa Barat atau Jawa Timur, melainkan Vietnam. Kenapa Vietnam?. Karena Vietnam sangat menggiurkan bagi investor ketika akan mengivestasi modalnya.

Daya saing Vietnam sangat tinggi dan kompetitif. Sebagai gambaran, data yang bisa jadi pegangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Harga lahan di kawasan industri di Indonesia US$170-US$225 per meter persegi, sementara di Vietnam hanya US$50-US$90 per meter persegi.

Di dalam regulasi investasi, Vietnam nomor wahid dalam urusan penyediaan lahan. Investor yang ingin menanam modal di Vietnam diberikan sertifikat perizinan lahan yang disebut Land Use Rights Certificate (LURC). Dengan sertifikat tersebut, perusahaan bisa menggunakan lahan dengan tenor mencapai 50 tahun. Lahan-lahan tersebut sudah memiliki status yang jelas dan bisa langsung digunakan untuk berinvestasi.

Hal ini cukup berbeda dengan Indonesia. Upaya mencari lahan untuk berinvestasi kerap terganjal tumpang tindih peruntukkan. Tak hanya itu, investor pun kadang juga menemui kendala di proses sertifikasi dan juga izin bangunan atau HO.

Lahan ini krusial bagi investasi, dan Vietnam memang memiliki daya tarik di dalam kepastian penggunaan lahan. Dari mulai soal status lahan, berapa lama perusahaan bisa pakai lahannya, hingga biaya sewa lahan pun semuanya sudah pasti di awal investasi.

Dari sisi tenaga kerja, upah tenaga kerja di Vietnam juga lebih dianggap sangat kompetitif. Menurut data The ASEAN briefing 2018 lalu, upah minimum di Vietnam paling tinggi sebesar US$173, atau setara Rp2,42 juta per bulan.

Begitu juga dengan realisasi kenaikkan upah per tahun yang lebih tinggi. Sebagai gambaran, upah minimum untuk Jakarta sebesar US$279 per bulan, sedangkan Hanoi US$180 per bulan. Dinamika kenaikan upah di Indonesia per tahun lebih besar dari 8%, sedangkan Vietnam 3,3% sampai 5,7%. Belum lagi tarif pajak Indonesia sebesar 25%, sedangkan Vietnam hanya 20%.

Upah minimum tertinggi Indonesia di periode yang sama tercatat US$257,73 atau Rp3,65 juta per bulan. Upah yang lebih rendah bisa mendorong efisiensi beban produksi, sehingga, ini menjadi faktor utama bagi harga produk manufaktur yang berdaya saing tinggi.

Tidak kalah penting, Vietnam disebutnya memiliki banyak perjanjian dagang. Saat ini Vitenam mengantongi 15 perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) sehingga biaya ekspornya lebih efisien dan penetrasi pasarnya pun terbilang mudah dibanding Indonesia.

Disampin itu, biaya logistik yang diperlukan investor relatif cukup tinggi. Rantai pasok (supply chain) manufaktur di dalam negeri terbatas sehingga investor yang berkecimpung di industri manufaktur harus impor. Belum lagi terdapat pembatasan impor bahan baku. Ditambah lagi rumitnya perizinan dan registrasi produk masih menjadi kendala yang cukup menghambat. Sementara itu, negara-negara tetangga ternyata menawarkan waktu dua bulan untuk mengurus perpindahan izin.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa berat lantaran peralihan modal dan manufaktur dari China mengalir deras ke Vietnam. Hal itu imbas dari kemudahan perizinan dan investasi di negara tersebut. Kekecewaan Jokowi beralasan, karena tidak ada satu pun perusahaan yang mau merelokasi perusahaannya dari Chinake Indonesia dalam dua bulan terakhir. Menurutnya, perizinan yang berbelit-belit bikin investor enggan mereloksi basis produksinya ke Indonesia.

Mengutip laporan Bank Dunia, sebanyak 33 perusahaan asal China memutuskan keluar dari Amerika Serikat. Dari jumlah itu, 23 di antaranya memilih berinvestasi di Vietnam dan sisanya, pilihan jatuh  ke Malaysia, Kamboja dan Thailand.

Pada 2017, sebanyak 73 perusahaan Jepang berelokasi ke kawasan Asia Tenggara. Sebanyak 43 di antaranya memilih Vietnam, 11 perusahaan ke Thailand, dan Filipina. Sementara Indonesia hanya ketiban 10 perusahaan Jepang.

Iklim investasi Indonesia masih kalah jauh dibanding Vietnam. Di tengah gejolak ekonomi global akibat trade war atau perang dagang China dengan AS. Bahkan Vietnam mampu meraup keuntungan dari relokasi pabrik China. Termasuk kondisi dan stabilitas politik di Vietnam juga terjaga dengan baik.

Bagaimana dengan Indonesia pada umumnya ?. Bagaimana dengan Jawa Tengah pada khususnya ?.

Jawa Tengah Berbenah Diri

Data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI)  Provinsi Jawa Tengah menyebutkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah pada triwulan III/ 2019 sebesar Rp351,48 triliun, atau mencatatkan pertumbuhan 5,66%. Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II/2019 yang tercatat sebesar 5,56%. Capaian ini masih berada dalam rentang proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan triwulan III/2019 berada pada kisaran 5,3% – 5,7%.

Catatan positip, kinerja perekonomian Jawa Tengah triwulan III/2019 ini juga berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% dan pertumbuhan ekonomi Kawasan Jawa sebesar 5,56%. Dengan  berkaca dari Vietnam dalam menarik investasi yang akan mampu menaikan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana harapan Presiden Jokowi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga 2023 diharap bisa mencapai 7%.

Untuk itu, Jawa Tengah menjawab dengan langkah yang komprehensif, apalagi setelah adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2019 Tentang  Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Industri Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Brebes-Tegal-Pemalang.

Filosofis dari Perpres 79/2019, mempertegas langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah pembangunan yang merata, terarah, fokus, terukur, dan strategi yang tepat. Perpres 79/2019 sangat strategis dan ampuh mengingat ada atmosfir untuk mengunci kementrian dan lembaga negara agar memiliki komitmen dan memprioritaskan berdasarkan filosofi perpres tersebut.

Komitmen harus ditunjukkan oleh Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, Kemen BUMN, Kemen Keuangan, Kemen PUPR, Kemen Perindustrian, Kemen Perdagangan, Kemen BPN/ATR, BKPM, Kemen Tenaga Kerja, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mereka inilah yang menjadi regulator penterjemah Perpres 79/2019.

Insentif  Menarik Dan Memadai

Langkah awal Jawa Tengah, menjawab keunggulan-keunggulan yang dimiliki Vietnam. Tanpa mengimbangi, syukur-shyukur bisa melebihi mana mungkin Jawa Tengah mampu bersaing dengan Vietnam. Ada berapa aspek yang harus menjadi perhatian, seperti pengadaan dan penyediaan tanah yang murah, mengeluarkan sertifikat lahan yang disebut Land Use Rights Certificate (LURC). Dengan sertifikat tersebut, perusahaan bisa menggunakan lahan dengan tenor mencapai 50 tahun. Termasuk juga izin bangunan. Kepastian lahan dikaitkan dengan peruntukan di masing-masing daerah.

Dari aspek sosial politik, Jawa Tengah relatif kondusif. Tidak kalah penting faktor tenaga kerja, upah tenaga kerja di Vietnam juga lebih dianggap sangat kompetitif, serta rantai pasok (supply chain) dan biaya logistik yang diperlukan investor harus ditekan. Vitenam mengantongi 15 perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) sehingga biaya ekspornya lebih efisien dan penetrasi pasarnya pun terbilang mudah dibanding Indonesia. Kondisi ini juga perlu diperhitungkan.

Insentif Jawa Tengah yang bisa menarik investasi, sebagaimana yang dirancang oleh Ganjar Pranowo. Ada aspek yang diharap mampu menaikan daya beli pekerja dikaitkan dengan upah yang diterima. Ketika upah pekerja tidak menjadi daya ungkit hambatan dikaitkan dengan produktivitas akan meningkatkan daya saing.

Keempat langkah yang diambil adalah, pertama, dari aspek pendidikan. Jawa Tengah sudah mencanangkan membebaskan kepada kaum pekerja sekolah gratis. Bahkan Jawa Tengah menuju wajib belajar sampai 9 tahun. Kedua, dari aspek kesehatan. Peserta BPJS kelas 3, yang didominasi kaum pekerja, akan disubsidi oleh Pemprov Jateng. Ketiga, aspek transportasi. Pemerintah Daerah memiliki alat transportasi baik Trans Semarang maupun Trans Jateng. Moda transportasi ini juga disubsidi sehingga tarifnya sangat murah. Keempat, bekerja sama dengan Kementrian PUPR dan pihak Kawasan Industri untuk membangun rusunawa bagi kaum pekerja. Empat aspek tersebut bertujuan untuk membantu kemampuan kaum pekerja agar hidup lebih layak dan produktivitas meningkat.

Satu kata, Jawa Tengah harus meningkatkan posisi tawar, rujukannya Vietnam, modalnya Perpres 79/2019 agar investor tertarik untuk berinvestasi.

126
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>