Sebarkan berita ini:
Listiani Anggota Tim Advokasi BPN Prabowo-Sandi Jateng

SEMARANG[SemarangPedia] – Tim advokasi pemenangan Prabowo-Sandi Jawa Tengah melaporkan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu atau yang akrab dipanggil Ita kepada Bawaslu Kota Semarang atas dugaan pelanggaran pidana kampanye.

Anggota Tim Advokasi BPN Prabowo-Sandi Jateng Listiani mengatakan dugaan pelanggaran pidana kampanye itu dilakukan pada Kamis (7/3) lalu, saat acara malam silaturahmi Ibu Wakil Walikota Semarang dengan ketua RW se-Kecamatan Semarang Utara, sekaligus penyerahan bantuan dana transportasi. Acaranya digelar di aula kantor Kecamatan Semarang Utara.

Acara itu, lanjutnya,  dihadiri 89 Ketua RW, sembilan Kepala Desa, ibu-ibu penggerak PKK, FKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua LPMK hingga ketua Karang Taruna se-kecamatan.

“Wakil Wali kota Semarang melakukan kampanye dalam acara itu. Bahkan menyampaikan program kerja dan mengarahkan untuk memilih salah satu peserta pemilu dengan menggunakan fasilitas pemeritah dalam hal ini aula kecamatan Semarang Utara,” ujarnya, Senin. (11/3).

Menurutnya, Wakil Wali Kota Semarang itu melanggar pasal 282, 283, 306 ayat 2 dan pasal 547 Undang-undang no.7 tahun 2017. Pihaknya juga menyerahkan beberapa bukti yaitu video rekaman acara dan surat undangan.

Listiani menuturka beberapa ajakan memilih Capres Cawapres Jokowi-Amin pada 17 April 2019 dengan iming-iming bantuan dari pusat.

“Seperti bantuan untuk tiap kelurahan pada 2020 akan mendapat minimal Rp1 miliar, pada APBN Perubahan 2019 tiap RT akan dapat CCTV, dana transport RT RW dan PKK akan ditambah dan sebagainya,” tuturnya.

Tidak hanya itu, dia menambahkan dalam video itu, Wakil Wali Kota itu juga menyebut kalimat ‘sekarang kita anti to bilang nomor dua’ serta berharap pilihan peserta seperti Wali Kota Semarang.

Dia berharap laporannya itu segera diproses Bawaslu Kota Semarang. Jangan sampai Bawaslu Kota Semarang mandul.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Kampanye Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini mengatakan sudah menerima laporan tersebut.

Dalam waktu maksimal dua hari, pihaknya akan melakukan kajian apakah masuk kategori pelanggaran atau tidak.

“Kami akan lakukan kajian awal apakah memenuhi syarat formil materiil atau tidak,” ujarnya. (RS)

29
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>