Sebarkan berita ini:
Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG[SemarangPedia] – Walikota Semarang Hendrar Prihadi akhirnya memberikan mata pelajaran (Mapel) khusus keagamaan dan kepercayaan, yang difasilitasi oleh Gerakan Kemerdekaan Berketuhanan Yang Maha Esa kepada Zulfa Nur Rohman siswa di  SMKN 7   Semarang.

Pengkhususan mapel yang berbeda dengan teman sebangkunya diputuskan bersama Kepala Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan pihak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Semarang, di ruang kerja Walikota Semarang, Rabu (31/8).

“Komunitas  penganut  kepercayaan  Tuhan Yang Maha Esa  bersama LBH APIK Semarang melakukan audiensi  dengan  Walikota  Semarang,” ujar Aktifis Gerakan Kemerdekaan Berketuhanan YME, Margono dalam keterangan pers kepada SemarangPedia.com, Rabu (31/8).

Pihaknya mendukung Walikota Semarang yang telah mengambil kebijaksanaan dalam memenuhi hak anak atas pendidikan dengan memberi kesempatan kepada Zulfa untuk naik kelas dan segera mengikuti pelajaran di kelas XII di SMKN 7 Semarang itu.

Dalam   pertemuan  tersebut, Hendi panggilan akrab Hendrar Prihadi mengembalikan hak naik kelas Zulfa berdasar prestasi yang bersangkutan.

Kebijaksanaan untuk memenuhi hak konstitusi dan hak azasi anak untuk  berkeyakinan sebagaimana dijamin dalam  ideologi Pancasila dan Konstitusi negara/UUD 1945.

“Keputusan   yang   diambil   Walikota   Semarang   merupakan   langkah   maju   dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak dasar warga negara untuk berkeyakinan dan hak pendidikan warga negara Indonesia, dimanapun dia berada,” tuturnya.

Menurutnya, keputusan itu merupakan langkah maju seorang pimpinan wilayah yang tegas dan menjadi bukti ada optimisme.

“Kita akan hadir negara dalam memenuhi hak dasar warganegara untuk berkeyakinan dan hak pendidikan warga negara Indonesia dimanapun dia berada,” ujarnya.

Kasus Zulfa, lanjutnya, merupakan refleksi harus dihapuskannya semua kebijakan diskriminasi dan inkonstitusional, serta langkah-langkah perbaikan ke depan dalam upaya negara menjamin hak-hak beragama dan berkepercayaan sebagai langkah kongkrit peningkatan pelayanan publik berbasis nilai-nilai Pancasila dan konstitusional. (RS)

93
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>