Sebarkan berita ini:

SEMARANG[SemarangPedia] – Puluhan warga di sekitar Waduk Kedungombo di wilayah Kecamatan Miri dan Sumberlawang Kabupaten Sragen yang tanahnya terkena proyek waduk, mendatangi Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu. (26/4)

Mereka mendatangi kantor Gubernur untuk meminta keadilan terkait dampak pembangunan mega proyek Wwaduk Kedungombo 33 tahun silam, yang masih menyisakan sejumlah persoalan.

Namun, kedatangan mereka untuk mengadu ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo gagal ditemui orang nomoratu di Jawa Tengah itu, karena yang bersangkutan tidak berada di kantor karena masih tugas di luar.

Puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Petani Gunungsono Rahayu bersama Serikat Paguyuban Petani  Qaryah Thayyibah (SPPQT) Salatiga akhirnya mengadu ke DPRD Jawa Tengah yang lokasinya bersebelahan dengan Kantor Pemprov Jateng.

Di gedung Dewan itu, sejumlah  warga melakukan orasi di depan pintu gerbang sisi Utara DPRD Jateng di Jalan Menteri Supeno, Semarang.

Menurut koordinator aksi unjukrasa Arif Burhan, setelah 33 tahun waduk Kedungombo dibangun, warga masih memendam dan merasakan dampak negatif dari pembangunan waduk yang dibangun di areal ribuan hektare itu. Karena, tanah yang menjadi gantungan hidup warga beralih fungsi dari yang seharusnya.

“Kami mendesak Pemprov Jateng  meninjau ulang (Surat Gubernur Jawa Tengah nomor 660.1/01457 tanggal 27 Januari 2003 perihal penjelasan penanganan waduk Kedungombo, termasuk proses pembebasan lahan telah selesai dan membuka kembali penyelesaian permasalahan akibat pembangunan waduk di Kabupaten Sragen itu,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, warga juga mendesak Gubernur Jawa Tengah untuk membentuk tim pencari fakta dan turun ke lapangan melihat kondisi warga di Kecamatan Miri dan Kecamatan Sumberlawang.

“Tidak hanya itu, kami juga mendesk Pemprov Jateng untuk merelokasi warga Kedungombo yang hidup darurat di pinggir genangan Waduk Kedungombo, terutama di wilayah Kabupaten Sragen,” ujarnya.

Setelah melakukan orasi sekitar 15 menit, akhirnya warga Kedungombo itu diterima Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah yang juga anggota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jateng Chamim Irfani.

Seperti diketahui, pembangunan waduk Kedungombo yang memerlukan lahan sekitar 6.000u hektare dimulai sejak 1981. Pembangunan waduk yang seharusnya selesai pada 1988 ternyata baru selesai pada 1995.

Pada proses pelaksanaan pembangunan waduk itu, banyak menyisakan sejumlah persoalan di antaranya warga tidak dilibatkan dalam musyawarah, sehingga tidak ada kesepakatan bersama, nilai ganti rugi yang tidak manusiawi, pelanggaran hak sasi manusia bagi warga yang menolak. (RS)

216
Sebarkan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>